Jakarta Baru Indonesia Baru: November 2012

Jokowi: Warga Kampung Sawah Akan Dibuatkan KTP

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menyambangi warga Kampung Sawah, Cilincing Jakarta Utara. Warga yang yang sejak pagi hingga menjelang petang menggelar demonstrasi dan melumpuhkan akses jalur ekspor impor selama 7 jam ini, sudah lama menanti kedatangan pria yang akrab disapa Jokowi itu.

Pelantikan empat pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta berbuntut isu perombakan dikalangan pemerintah yang semakin kencang. Bahkan beredar kabar bahwa kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Catharina Soeryowati juga akan terkena imbas pergantian.

Meski usulan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, atas pembagian pengembalian presentasi hutang Mass Rapid Transit (MRT) ditolak oleh menteri keuangan, Pemprov DKI akan tetap melakukan negosiasi kepada pemerintah pusat atas beban hutang tersebut. Jokowi tetap pada pendirian semula, di mana beban hutang pembangunan MRT hanya 30 persen untuk Pemprov DKI, sedangkan selebihnya sebesar 70 persen menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, sejumlah tokoh partai politik tidak lolos dalam uji kualitas personal untuk menjadi presiden. Salah satu tokoh yang dianggap tidak berkualitas adalah ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Menjelang akhir tahun 2012, Pemprov DKI terus mengenjot realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Tercatat, hingga 30 November ini realisasi penyerapan APBD DKI 2012 sudah mencapai di atas 60 persen. Angka ini lebih besar dibanding periode yang sama di tahun 2011 lalu yang hanya mencapai 50 persen. Ditargetkan pada akhir Desember nanti penyerapannya mencapai 100 persen.

Setelah meluncurkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada 10 November lalu, besok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan meluncurkan program andalan lainnya yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP). Terkait hal itu, apa yang dipersiapkan Jokowi?

Kerap terjadinya aksi tawuran antar warga maupun antar sesama pelajar dinilai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Malarangeng salah satunya disebabkan kurangnya warga yang memanfaatkan keberadaan Gelanggang Olahraga Remaja (GOR). Karena itu, Andi mengajak Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk lebih memberdayakan dan menghidupkan kembali keberadaan GOR di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bakal disambut kesenian bernuansa Islami saat membagikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Yayasan Pendidikan Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, besok, Sabtu, 1 Desember 2012. "Kami sudah menyiapkan kesenian marawis untuk kedatangan Pak Jokowi di sini," ujar Ruta Sugian, penanggung jawab pembagian KJP kepada
Tempo, Jumat, 30 Novermber 2012.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menganggap pergantian sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Jumat, 30 November 2012, sebagai tahap pemanasan.

Inilah Empat Pejabat DKI yang Akan Diganti

Sedikitnya empat pejabat eselon II di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal diganti. Alasannya adalah untuk penyegaran kotak organisasi di internal pemerintahan DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memberikan kejutan terkait sampah yang menumpuk di DKI. Apa kejutan dari pria yang mengok jika dipanggil Ahok tersebut?

"Ya ganti kepala dinasnya," ujar Ahok sembari tersenyum di Balai Kota DKI, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2012).

Hari ini memang pemprov DKI mengganti dan merotasi 4 pejabat eselon II. Salah satunya Kepala Dinas Kebersihan dari Eko Bharuna ke Unu Nurdin yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala dinas kebersihan.

"Unu Nurdin kan sudah 35 tahun di sampah," tambah Ahok.

Masalah sampah di DKI saat ini memang mengkhawatirkan, seperti di Kali Serdang, Kemayoran Jakpus. Kali Serdang dipenuhi sampah hingga 500 m.

"Ini penyegaran," jelas Ahok.

Jokowi Soal Camat Setiabudi: Mana yang Harus Dicopot kan Jadi Tahu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memaparkan lagi alasan melakukan sidak, termasuk di Kecamatan Setiabudi. Salah satunya, ia akan tahu pejabat yang harus digantinya.

Reformasi Birokrasi, Tidak Cukup dengan Mutasi Pejabat

Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum cukup dilakukan dengan melakukan mutasi pejabat. Reformasi juga harus dilakukan dengan menyiapkan hal yang lebih mendasar. Pemprov DKI harus mendapat kewenangan lebih besar menyelesaikan persoalan ibu kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pendapatan Pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta saat ini sudah cukup tinggi, sehingga harus dipikir ulang menaikkan gaji PNS. Selain itu, menurutnya, pembagian pekerjaannya kurang jelas.

Presiden Minta Jokowi Segera Benahi Kawasan Kumuh

Presiden SBY menghimbau kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo segera benahi kebersihan kota dan kawasan kumuh yang ada di Jakarta.

"Tadi Presiden menghimbau agar segera benahi kebersihan kota dan kawasan kumuh di Jakarta," kata Jokowi kepada wartawan usai pembukaan Trade Expo Indonesia, di Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/10/2012).

Jokowi Pastikan Stadon Persija Sudah Ada Desainnya

Gubernur DKI Jakarta Jokowi memastikan, pembangunan stadion baru yakni stadion BMW milik Persija Jakarta akan menampung pedagang kaki lima (PKL).

Inkindo Komentari Sikap Ahok yang Unggah Rapat di Youtube

Aksi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang telah mengunggah secara utuh rapat-rapat internal di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, menyinggung Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo).

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Foto: Heru/Okezone)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DKI Jakarta ternyata masih berantakan. Pasalnya, prosesrecruitment untuk PNS di Ibu Kota tidak berdasarkan kebutuhan tugas. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk penyebaran PNS di Jakarta masih tumpang tindih.

Gubernur Jakarta Jokowi meyakini birokrasi yang baik di satu pemerintahan bisa jadi solusi untuk menyelesaikan sejumlah masalah. Tapi, kondisinya bisa berbanding terbalik jika terjadi salah urus.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum dapat jawaban yang memuaskan seputar proyek Mass Rapid Transit (MRT). Ia mengaku masih ada sejumlah masalah yang mengganjal pikirannya.

Jokowi berencana memanggil lagi Dirut MRTJ, Tri Budi Rahardjo, untuk menjelaskan masalah-masalah yang masih menjadi keraguannya tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali menunda penetapan putusan nasib proyek MRT. Dia mengatakan, penjelasan dari PT MRT Jakarta masig belum memberikan kejelasan.

"Buat apa saya memutuskan kalau belum jelas," katanya di Jakarta, Rabu, 28 November 2012.

Ada beberapa hal yang membuat Jokowi kembali menunda keputusan proyek MRT. Apa saja?

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat ini membengkak. Selain kelebihan sumber daya manusia (SDM), penempatan pegawai juga banyak yang tidak sesuai kompetensi dan belum proporsional.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan, di satu sisi banyak unit yang kelebihan SDM, namun di sisi lain justru malah kekurangan. Hal ini terjadi karena adanya salah pengelolaan sejak awal. Ia mencotohkan, untuk guru Bahasa Indonesia saat ini jumlanya kebanyakan. Namun sebaliknya, untuk guru matematika malah kekurangan.

Gubernur Jokowi dan wakilnya, Basuki Ahok Tjahaja Purnama punya rencana sendiri untuk mengembangkan Ancol sebagai tempat wisata. Bukan sekedar wisata, begitu kata Ahok.

Jokowi: Birokrasi Bagian dari Solusi, tapi...

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sangat yakin birokrasi yang baik di tatanan pemerintahan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sejumlah masalah dengan efektif. Namun, kemudian situasinya jadi berbalik karena birokrasi kebanyakan diurus dengan tata kelola yang kurang baik.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Foto: Dok Okezone)

Dalam rencana pembangunan stadion di taman BMW, Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana membangun tempat khusus bagi pedagang kaki lima (PKL), khususnya penjual makanan.

Mantan Walikota Solo ini mengklaim sudah memiliki design stadion BMW, yang sudah dibuat olehnya.

Meski sudah berkali-kali mega proyek Mass Rapit Tramsit (MRT) di paparkan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo hingga kini belum dapat merestui proyek warisan Fauzi Bowo itu.

Dalam rapat yang digelar sore tadi, terdapat sejumlah kejanggalan yang mengemuka serta mengenai hasil kajian yang masih simpang siur.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku akan memanggil Dirut Utama PD Pasar Jaya, Jangga Lubis, menyusul kondisi Pasar Paseban yang kondisinya memprihatinkan.

Selain banyak kios yang tutup bangunan pasar Pasar masih banyak yang bocor di beberapa titik. Tidak hanya itu saja, Jokowi mengaku mendapat laporan ada yang disegel untuk dilakukan renovasi.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta terus mematangkan konsep rencana pembangunan tanggul raksasa di pesisir utara Jakarta yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Rotterdam. Untuk itu, pada tanggal 11 Desember mendatang, perwakilan Pemprov DKI Jakarta akan berangkat ke Rotterdam guna membahas kelanjutan proyek tersebut. Adapun awal perjanjian kerjasama ini telah dilakukan sejak 7 Februari lalu dimana perjanjian ditandatangani Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo dan Walikota Rotterdam, Ahmed Aboutaleb.

Pengamat perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bisa membatalkan rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota dengan satu syarat. Syarat itu, kata dia, Jokowi harus mengubah Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010-2030. Sebab, rencana pembangunan enam ruas itu sudah tertulis dalam Perda RTRW DKI Jakarta tersebut.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnawa atau Ahok mulai merasa kelelahan fisik. Terlebih lagi, bila naik tangga di Balai Kota DKI Jakarta. Kok bisa?

Ahok baru saja bertemu dengan para anggota DPD RI membahas mekanisme pembahasan anggaran di Pemprov DKI. Ketika menaiki tangga menuju ruangannya, Ahok yang berbaju korpri mulai ngos-ngosan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) baru saja menggelar pertemuan dengan Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRTJ), Tri Budiarto. Jokowi akan segera menghadap Menkeu Agus Martowardojo untuk membahas subsidi tiket MRT.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei berkaitan dengan kualitas personal capres 2014. Mahfud MD memuncaki survei LSI disusul mantan Ketum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK). Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ada di nomor 7, namun Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) justru menghilang. Ke mana Ical?

Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei berkaitan tokoh alternatif Pilpres 2014. Ada 9 tokoh yang masih muda di bawah usia 60 tahun dan memiliki kualitas personal yang baik. Siapa saja mereka?

Survei ini dilakukan LSI pada bulan November 2012. Jumlah responden sebanyak 223 opinion leader, 178 orang dipublikasikan namanya sebagai responden atau penilai. Setiap tokoh yang disurvei dinilai dengan sejumlah ukuran kualitas personal. Penilaian tiap item dengan skor antara 1-100.

5 indikator kualitas personal yang dipertanyakan adalah penilaian bahwa tokoh bisa dipercaya, satu dalam kata dan perbuatan; tidak pernah melakukan atau diopinikan pernah melakukan KKN; tidak pernah melakukan atau diopinikan melakukan tindakan kriminal; diyakini mampu memimpin negara dan pemerintahan; dan dapat dipercaya mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan yang berbeda.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) tak memasukkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam survei tokoh muda potensial sebagai capres. Apa alasannya?

Duet Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghasilkan 6 rumah susun (rusun) di pinggir kali wilayah Jakarta. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 600 miliar.

PT Hutama Karya, Perum Perumnas dan PT KBN terlibat dalam pembangunan dan penyediaan lahan untuk pembangunan 6 rusun tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pernah mendalami dunia Islam lantaran pernah mengenyam pendidikan berbasis Islam pada saat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Saya pernah sekolah di sekolah Islam, dan saya juga belajar pengajian habis salat Isya," ujarnya dalam diskusi mengenai dinamika Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di kantor FKUB, Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2012).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerima kunjungan Wali Kota Beijing Ms Cheng Hong dan rombongan di Jakarta. Basuki mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diundang untuk ikut serta dalam acara Beijing Fair 2013. "Acaranya kayak Jakarta Fair gitu. Kami diundang bulan Mei," ujar wakil gubernur yang kerap di sapa Ahok itu, Selasa, 27 November 2012.

Kabar gembira! Pemilik warteg dan pelanggannya kini bisa bernafas lega. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menunda penerapan pajak warteg. Ia bilang pemilik warteg sebaiknya tidak dikenai pajak.

"Ya untuk sementara ditunda. Selanjutnya dihilangin sajalah," kata Jokowi dalam jumpa pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012). Jokowi didampingi Ahok dan Sekda DKI Jakarta Fadjar Panjaitan.

Menurut Jokowi, pajak sebaiknya hanya dikenakan terhadap pemilik restoran besar di Ibukota.

"Pokoknya yang wartegnya, ingin saya ya nggak usah dikenainlah. Kenain restoran yang gede-gede saja. Kayak nggak ada objek pajak yang lain saja," ujar pria berusia 51 tahun itu.

Transparansi anggaran yang dijanjikan gubernur DKI Jakarta Jokowi akan dibuat dalam bentuk poster yang ditempel di kantor kecamatan sampai kelurahan.

Jokowi menuturkan saat ini penyusunan RAPBD DKI 2013 belum selesai dan jika sudah selesai nanti akan diumumkan pada masyarakat dalam bentuk poster.

"Nanti dibuat poster. Biasanya poster film, ini poster APBD. Katanya minta keterbukaan. Birokrasi juga enggak ngapa-ngapain, kenapa mesti takut," ujar Jokowi, Rabu (28/11/2012) di Balai Kota.

Saat ditanya kenapa APBD DKI tak diumumkan secara online, mantan walikota Solo ini menjawab jika diumumkan secara online maka yang bisa melihat hanya wartawan dan masyarakat berpendidikan tinggi.

Proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau kereta bawah tanah mulai menemukan titik terang. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berencana memutuskan proyek sepanjang 110.8 kilo meter senilai Rp 15 triliun itu pada Rabu 28 November 2012.

Keberlanjutan nasib megaproyek transportasi massal berbasis rel ataumass rapid transit (MRT) rencananya akan diputuskan sore ini. Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo mengatakan siap memberikan pemaparan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Sudah siap. Kami selalu siap kok," kata Tribudi di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (28/11/2012).

SENYUM mengembang dari mulut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ahok, demikian dia biasa disapa, baru saja menyudahi kegiatannya sebagai pembicara dalam diskusi bersama Forum Kebersamaan Umat Beragama (FKUB) di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2012) sore.

Berbalut seragam cokelat khas busana dinas, Ahok berjalan menuju mobil Toyota Land Cruiser hitam berpelat nomor B 1874 SJY.

"Kamu naik apa ke sini," tanya Ahok kepada tiga wartawati media online (salah satunya Okezone) yang baru

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengklaim, jajarannya telah siap menyelenggarakan sistem online untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di awal tahun 2013 mendatang.

"Ini sudah kita siapkan, parkir online, pajak hotel, restoran online, reklame, sudah disiapkan," ujarnya saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Kata Jokowi, yang harus dipersiapkan saat ini, hanyalah program dari sistemnya saja. "Kalau sudah ada programnya ya sudah, jalan awal tahun, Januari 2013," kata dia.

Terkait hal itu, Jokowi juga turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)untuk dapat terus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menggelar pertemuan terbuka bersama pihak PT MRT Jakarta untuk membahas terkait keputusannya apakah akan melanjutkan atau membatalkan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT).

Pemaparan PT MRT Jakarta itu rencananya digelar di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) pada Rabu ini pukul 14.30 WIB, yang juga akan dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. "Besok

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan kerja Satpol PP DKI Jakarta yang mencapai tujuh ribu orang. Menurutnya, mereka bisa dimanfaatkan untuk pengamanan kantor dinas DKI.

Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3".

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama mengatakan, pihaknya akan menempatkan staf dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD.

"Ya semuanya nanti kita akan taruh orang, orang BPKP," ujarnya usai membuka seminar yang bertajuk "Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Provinsi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki ''Ahok'' Tjahaja Purnama bersyukur karena Pemerintah DKI Jakarta memiliki sumber daya manusia yang kecerdasannya di atas rata-rata. Bahkan, dia menyebutkan SDM DKI di berbagai dinas DKI itu “luar biasa.”

Tapi, kata dia, karena SDM yang luar biasa di dinas-dinas itulah dia memarahi mereka. Sebab, walau pintar dan hebat, mereka tidak mau memotong anggaran yang dinilai Ahok lebih tinggi dari standar yang normal.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, menilai akar dari masalah yang mendera bangsa ini adalah korupsi. Karena itu, dia bersama Gubernur Joko Widodo bertekad menjadikan Pemprov DKI Jakarta sebagai contoh dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi menolak berkomentar mengenai isu dugaan korupsi yang dilakukan mantan gubernur DKI Fauzi Bowo.

"Itu wilayah KPK. Jaksa ya jaksa, polisi ya polisi. Saya enggak mau didorong kesitu, saya mau lihat masa depan, ingin perbaiki DKI," ujar Jokowi, Selasa (27/11/2012).

Pages