DKI Siapkan Standar Penanggulangan Banjir

Mengatasi ancaman banjir di ibu kota dibutuhkan manajeman penanggulangan bencana yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), agar bencana khususnya banjir di DKI Jakarta dapat diminimalisir dan ditangani dengan lebih baik. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menghimpun masukan dari berbagai instasi terkait sehingga terbentuk standar penanggulangan banjir yang efektif. 

"Kita himpun dari berbagai intansi terkait sebagai sumber penyusunan SOP, kita siapkan penyusunan dari pra banjir, sampai saat paska banjir," kata Arfan Akilie, Kepala BPBD DKI Jakarta, Senin (19/11).

Selain menampung masukan dari berbagai instansi, pihaknya juga menampung usulan dari kalangan akademisi. "Bagaimana menyusun dari segi pengawasannya, itu harus dilakukan pada kondisi pra bencana. Fungsi BPBD melakukan koordinasi pra bencana, dan ketika terjadi bencana BPBD menjadi komandonya," jelas Arfan.

Selain itu, BPBD juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) dan Satpol PP, serta unit lainnya agar kesiapan penanganan banjir menjadi maksimal. "Sesuai intruksi Pak Gubernur, kesiapsiagaan harus sampai pada tingkat kelurahan. Saat ini Early Warning System (EWS) juga telah siap. Mudah-mudahan dengan SOP yang dirumuskan ini penanggulangan bencana di wilayah DKI Jakarta akan lebih baik lagi," harapnya.

Kepala Dinas Damkar dan PB DKI Jakarta, Paimin Napitupulu mengatakan, untuk mendukung BPBD pihaknya telah menyiapkan sejumlah peralatan seperti, perahu karet dan pompa air di setiap wilayah Jakarta. "Kita siagakan sekitar 17 perahu karet di setiap wilayah dan pompa air di setiap unit. Semua tergantung kebutuhan, kita hanya eksekusi saja. Berapa yang dibutuhkan di lapangan akan kita sesuaikan," ungkap Paimin.

BrtJkt.