Jokowi: MRT Memang Diperlukan Jakarta, tapi...

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui bahwa Jakarta memang memerlukan mass rapid transit. Namun, dia masih tetap belum merestuinya karena hitungan bisnis yang tidak jelas dari megaproyek tersebut.



"Persoalan MRT (mass rapid transit) ini sudah masuk bisnis. Kalau ada yang bilang MRT itu diperlukan, ya memang diperlukan. Tapi, kalau tiga pertanyaan itu belum terjawab, ya sampai kapan pun saya bilang tidak! Karena sudah masuk logika bisnis, feelingbisnis saya sudah berjalan ini," kata Jokowi di Gedung Kompas, Jakarta, Selasa (13/11/2012). 

Tiga pertanyaan Jokowi yang belum mendapatkan jawaban memuaskan dari PT MRT adalah return on investment, jaminan bahwa MRT memang digunakan warga Jakarta sepanjang waktu, dan tentang pinjamannya yang menggunakan tight loan, sementara Jokowi meminta untight loan.

Jokowi mengakui bahwa yang akan meneken proyek MRT ini adalah pemerintah pusat dengan sistem pembayaran government to government antara Indonesia dengan Jepang. Namun, dalam pembagiannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menanggung 58 persen, sementara 42 persen oleh pemerintah pusat. 

"Tapi karena 42 persen itu hibah, dianggap enggak pinjam. Enak sebetulnya karena beban kami tinggal 58 persen," kata Jokowi. 

Namun, di dalam hitungan bisnis, kata Jokowi, apabila MRT merugi, Pemprov DKI harus mengambil alih. Artinya, harus memberikan subsidi juga. Padahal masih harus bayar pinjaman juga sebesar 58 persen tersebut. Oleh karena itu, apabila proyek itu terguncang, maka akan diambil alih kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal itulah yang masih menjadi pertimbangan Jokowi selama ini. 

Sementara itu terkait penalti yang akan dikenakan apabila terlambat dalam pengerjaan proyek ini, Jokowi mengatakan penalti itu akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.