Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menempati posisi teratas dalam dugaan tindak pidana korupsi.
Terkait masalah tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempunyai tips dan trick agar tindak pidana korupsi tidak terjadi di masa kepemimpinannya.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu, mengatakan untuk mengatasi masalah korupsi di lingkungan Pemprov DKI, yang pertama kali dilakukan ialah dengan memulai hal-hal kecil seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Dimulai dari urusan-urusan kecil lah, urus KTP enggak ada pungutanlah, sistemnya perlu dipercepat dalam mengurus izin, akan terkurangi pungutan liarnya," kata Jowoi, di Balai Kota, Jakarta.
Sementara itu, terkait kedatangannya ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi menjelaskan, dia hanya mau memperbaiki dan membangun sistem agar di lingkungan Pemprov DKI bebas korupsi. "Tidak ada hubungannya dengan PPATK, pokoknya kita ingin perbaiki semuanya, itu saja. Kita mau bangun sistem, itu saja kalau saya, kalau bagian-bagian di wilayah hukum, bukan wilayah saya." ungkapnya.
No comments:
Post a Comment