Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi kantor Kementerian Keuangan sore ini. Pertemuan itu akan membahas finalisasi harga tiket Mass Rapid Transit (MRT) untuk di Jakarta.
Jokowi datang di Kementerian Keuangan pukul 15.00 wib dengan jajarannya. Kedatangan orang nomor satu di Jakarta ini akan meminta agar Pemerintah Pusat yang mendapat komposisi pembiayaan lebih besar daripada Pemda DKI Jakarta dalam membangun MRT.
Dalam penjelasannya Jokowi minta Pemda DKI Jakarta mendapat komposisi pembiayaan 30 persen dalam memberikan subsidi sedangkan Pemerintah pusat mendapat beban 70 persen dalam membangun MRT.
"Pemda minta 30-70 (30 persen Pemda), kalau ngomong harga tiketnya kan belum diputuskan," ujar Jokowi menuju ruang rapat untuk bertemu Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (4/12/2012).
Pada awalnya, Pemda DKI mendapat biaya komposisi membangun MRT sebanyak 58 persen, sedangkan Pemerintah pusat mendapat beban 42 persen. Jokowi pun menilai komposisi pembiayaan tersebut sangat membebani Pemda DKI.
"Kita minta agar investasi yang ada kemarin posisinya 42-58 (42 persen Pemerintah Pusat 58 persen Pemda DKI), 58 nya ada di kita Pemda, dan kita minta agar Pemerintah Pusat yang besar kita yang kecil, biasanya begitu," jelas Jokowi.
Rencananya MRT akan dibangun dengan bantuan patungan antara Pemda DKI dengan Pemerintah pusat. Namun sampai saat ini Pemda DKI masih terbebani dengan komposisi pembiayaan, karena akan mempengaruhi biaya subsidi tiket.
No comments:
Post a Comment