Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah membeberkan siasatnya dalam memerangi praktik korupsi. Menurutnya dua hal fundamental yang harus dilakukan untuk menekan korupsi adalah membenahi sistem dan sumber daya manusia (SDM) sebagai eksekutor di lapangan.
Saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Monas, Jakarta, Minggu (9/12/2012), Jokowi menyampaikan, segala sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi harus dibenahi. Kalau dipandang perlu, sistem bisa dirombak demi menutup celah yang mendorong seseorang melakukan korupsi.
"Kita harus punya keberanian merombak sistem agar lebih baik, kalau belum ada, ya dibangun, kalau sudah ada tapi buruk, ya dibenahi," kata Jokowi.
Salah satu sistem yang kerap disampaikannya dalam sejumlah kesempatan adalah membangun transparansi. Misalnya, ia pernah berjanji untuk membuka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui pamflet atau poster yang ditempel di tiap kelurahan, kecamatan dan kerumunan warga.
Ia juga pernah menyampaikan membenahi sitem pembayaran dan pengelolaan pajak secara online. Tujuannya adalah untuk melibatkan semua pihak dalam hal pengawasan kebijakan.
"Ini dibuka supaya ada transparansi dan keterbukaan. Nantinya hal ini akan memaksa birokrasi kita menuju sebuah kejujuran," ujarnya.
No comments:
Post a Comment