Setelah melalui proses yang panjang, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pendapatan Anggaran Sementara (KUA PPAS) akhirnya telah ditandatangani. Setelah pengesahan KUA PPAS, kemudian akan ada pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2013.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki target untuk segera menyelesaikan RAPBD 2013 yang kemudian akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.
"Ya, KUA PPAS sudah beres, sudah rampung, sekarang tinggal masuk ke RAPBD 2013, sambil menunggu Dewan selesai. Kan prosesnya sampai hari Kamis, jadi Jumat semoga sudah bisa memberikan nota penjelasan, semoga sudah rampung," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (10/12/2012).
Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Fadjar Panjaitan, rencananya, Jumat ini, eksekutif akan menyerahkan RAPBD 2013 kepada legislatif, DPRD DKI. Rencana ini, menurutnya, tergantung pada hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.
"Sama dengan catatan KUA PPAS harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sekarang sudah disepakati dalam bentuk yang ditandatangan. Setelah selesai kita akan menyampaikan RAPBD melalui pidato Gubernur. Mudah-mudahan Minggu ini hari Jumat ya. Tapi, semuanya sangat tergantung dari Bamus DPRD," kata Fadjar.
Menurutnya, DPRD masih banyak mempertanyakan terkait program-program baru yang akan dijalankan oleh Jokowi-Basuki.
"Salah satunya hibah seribu bus sedang untuk peremajaan Metro Mini dan Kopaja. Selain itu, seperti kepastian kampung-kampung yang akan direstorasi termasuk jumlahnya sedang dikaji oleh Dinas Perumahan DKI, Kartu Jakarta Sehat, kemarin dengan Jamkesda," ujar Fadjar.
Selain itu, sebagai pihak Pemprov DKI, Fadjar mengharapkan, APBD 2013 telah dapat disahkan oleh DPRD DKI dan kemudian akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, molornya pengesahan APBD 2013 ini bukanlah keinginan dari Pemprov DKI Jakarta, melainkan ada mekanisme yang berlangsung, baik dari eksekutif maupun legislatif.
"Lagi-lagi kami mohon maaf karena sampai akhir tahun semata-mata tidak hanya dari pihak Pemprov DKI saja tapi juga ada mekanisme yang berlangsung di DPRD nya. Kemudian proses di DPRD akan ada pembahasan melalui rapat kerja komisi dengan Badan Anggaran dan di kami pun ada waktu yang diperlukan ketika memasukan kode-kode rekening dan itu semua memerlukan waktu," kata Fadjar.
No comments:
Post a Comment