Jokowi akan Buat 23 Kantong PKL di Jakarta

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta nanti akan diatur dan disentralisasi di beberapa titik. Gubernur DKI Jakarta akan membuat sentra PKL di 23 titik di Jakarta.

"Ya dibuat kantong-kantong PKL di beberapa titik, ada 22 atau 23," ujar Jokowi usai menghadiri silaturahmi ketua RT, RW, lurah, camat di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012). 
Ketika ditanya mengenai Pasar Rumput yang di atasnya akan dibuat rumah susun, Jokowi mengatakan nanti aset Pasar Rumput akan dialihkan dari PD Pasar Jaya.

"Nanti ditarik ke Pemda lagi, baru dibangun, nanti ada pengalihan aset. Sama saja kan PD Pasar Jaya juga sama kita, hanya pembukuan saja yang switch," tuturnya.

Sebelumnya, Ahok mengatakan akan membuat rusun di atas pasar itu, warga yang tinggal di pinggir sungai atau di tempat kumuh akan diajak tinggal di apartemen murah itu. Mereka tentu mau kalau rumah mereka berada di dekat tempat kerja.

"Mereka termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau kita mau buat rumah yang jauh dari tempat kerja, mereka tentu akan kesulitan ekonomi," tutur Ahok.

Nah, dengan konsep itu pun, Pemprov DKI akan mengkombinasikannya dengan PD Pasar Jaya. "Pasarnya kita renovasi menjadi pasar modern, tetapi pedagang pasar tidak dikenakan biaya yang mahal, pedagang tidak perlu beli, hanya retribusi harian. Kalau harian mereka mampu. Sekaligus orang-orang kumuh tinggal di atas pasar dan puskesmas," tuturnya.

Nantinya, tenaga dokter Puskesmas yang berada di apartemen itu akan melayani warga dengan biaya Rp 5-7 ribu per pasien. "Bayangkan setiap warga DKI mempunyai dokter pribadi. Kalau Anda pusing, Anda tinggal turun ke bawah, orang yang belanja juga sama," terangnya.

Konsep ini sangat dimungkinkan diterapkan di pasar yang ada di Jakarta. Ahok menjelaskan, lagi pula lantai 3 dan 4 pasar biasanya juga sepi. Ahok juga sudah punya konsep untuk penggunaan gedung di bangunan itu.

"Lantai 3 jadi ruang serba guna, orang susah kalau mau kawinan, nggak bisa sewa gedung, sewa saja lantai 3. Kalau sewa rumah susun selama ini ada sewa listrik, air, gas. Kalau Pak Gubernur ini digratiskan, nutupin biayanya bikin tingkat tinggi untuk umum. Tapi umum tidak bisa jual belikan atau untuk sewa," urainya.