Kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dengan pelat ganjil genap masih terus didalami Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengaku siap didemo jika kebijakan tersebut jadi diterapkan.
Mantan walikota Solo ini menuturkan kepolisian akan membantu pihaknya mengawasi penerapan aturan tersebut. Menurutnya jika ada indikasi kecurangan dimana ada warga yang sengaja mengganti-ganti pelat nomor, akan ditindak tegas.
"Ganti nomor sudah harus sulit. Ya setiap kebijakan kan pasti ada risikonya, tapi kalau enggak berani melakukan ya enggak usah jadi pemimpin. Masak mau yang enak-enak saja, yang nyenening terus," cetus Jokowi, Kamis (6/12/2012) di Balai Kota.
Jokowi menjelaskan kebijakan ganjil genap tersebut juga akan berlaku untuk kendaraan dari luar Jakarta. Menurutnya yang dilihat bukan kode area dari plat nomor kendaraan, melainkan dari nomor ganjil genap plat nomor tersebut.
"Sama, ini bukan masalah plat B atau bukan B. Kan yang dilihat nomor genap atau ganjilnya," tegasnya.
Jokowi menambahkan, dirinya yakin kebijakan tersebut akan mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal. Asalkan transportasi massal yang disediakan harus nyaman dan terjangkau.
"Nanti setelah busway, masuk Monorail. Monorail mungkin empat tahun Insya Allah rampung. Kalau MRT, 2019 lah selesai," tambahnya.
No comments:
Post a Comment