Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) hingga kini masih alot. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang DPRD agar menggelar rapat terbuka saat pembahasan anggaran.
"Kalau masih mau dibahas-bahas juga, bilang, Wakil Gubernur tantang DPRD bikin pembahasan di siarkan langsung di televisi," kata Ahok, Jumat (7/12/2012).
Terkait hal itu, mantan Wakil Gubernur Prijanto mendukung apa yang diutaran Ahok.
"Perlu. Andaikan Gubernur atau Kepala daerah saya, maka saya cuplik dari makalah yang saya buat, apakah kelompok masyarakat ini setuju atau tidak. Transparansi itu sejak awal anggaran," kata Prijanto seusai menemui Ahok di Balaikota.
Prijanto mengatakan, apa yang terjadi saat ini adalah adu argumentasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD. Meski hal tersebut merupakan hal yang wajar, sambungnya, tetap perlu penengah dalam penyelesaiannya.
"Jadi kalau saat sekarang, kan adu argumentasi eskekutif dan legislatif (banggar) tidak ada penengah, perlu adanya penengah yang bisa menilai," jelasnya.
Penengah itu, menurut Prijanto bukan hanya dari kalangan media namun juga melibatkan masyarakat. "Perwakilan tidak hanya media tapi dari publik, dan perlibatan perwakilan BPKP," pungkasnya.
Terkait hal itu, mantan Wakil Gubernur Prijanto mendukung apa yang diutaran Ahok.
"Perlu. Andaikan Gubernur atau Kepala daerah saya, maka saya cuplik dari makalah yang saya buat, apakah kelompok masyarakat ini setuju atau tidak. Transparansi itu sejak awal anggaran," kata Prijanto seusai menemui Ahok di Balaikota.
Prijanto mengatakan, apa yang terjadi saat ini adalah adu argumentasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD. Meski hal tersebut merupakan hal yang wajar, sambungnya, tetap perlu penengah dalam penyelesaiannya.
"Jadi kalau saat sekarang, kan adu argumentasi eskekutif dan legislatif (banggar) tidak ada penengah, perlu adanya penengah yang bisa menilai," jelasnya.
Penengah itu, menurut Prijanto bukan hanya dari kalangan media namun juga melibatkan masyarakat. "Perwakilan tidak hanya media tapi dari publik, dan perlibatan perwakilan BPKP," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment