Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Jerman, Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ) untuk ikut mengawasi kebocoran anggaran di Pemprov DKI.
"Soal anggaran, soal pelaksanaan. Saya cuma memperkenalkan dari GIZ. Minta diawasi soal anggaran tender-tender dan proyek-proyek semuanya," ujar Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Dhanang Widoyoko kepada wartawan, usai bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2012).
Kata Dhanang, proyek Pemprov DKI Jakarta yang di atas Rp200 juta harus melalui sistem tender. Namun, tidak hanya itu, di Pemprov DKI juga ada 60 unit kerja item tender, kemudian kontrak-kontrak kerja Pemerintah Daerah (Pemda) dengan pihak ketiga.
"Tiba-tiba tanggung jawab ada di gubernur sepenuhnya? Ini gimana ini? Emang yang bikin kontrak siapa? Kebetulan ada lembaga bantuan Jerman, mereka mau bantu masalah itu," tuturnya.
Pertemuan dengan Ahok, sapaan akrab Basuki T Purnama, antara lain untuk membahas masalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Pemprov DKI Jakarta.
"Program-programnya apa saja? musrembang itu rekomendasinya apa? Kemarin kita fokus ke masalah anggaran, RAPBD. Yang krusial ini kan, harus segera dibahas (RAPBD)," lanjutnya.
Dhanang menambahkan, masalah di Pemprov harus dibenahi mulai dari masalah kecil, agar Jakarta kedepannya lebih baik lagi. "Kalau enggak diperbaiki, enggak ada perubahan Jakarta. Masalahnya pada detail kecil-kecil itu," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment