Wakil Ketua DPRD Inggard Joshua menilai program yang dijalankan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama ini bertolak belakang dengan DPRD. Pasalnya, Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) sampai saat ini mandek di tengah jalan lantaran adanya perbedaan pendapat.
"(KUA PPAS) belum selesai karena masih ada perbedaan pendapat atau pandangan antara DPRD," terang dia saat ditemui di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2012).
Inggard juga menilai Ahok selama ini hanya mengejar popularitas semata. "(Ahok) jangan cuma marah-marah di Youtube atau mengejar popularitas aja. Mari bicarakan, biar cepat selesai," ucap dia.
Inggard memaparkan masalah KUA PPAS yang masih "digodok" antara lain terkait peremajaan bus, Kartu Jakarta Sehat (KJS), pembangunan jalan layang, dan program kampung deret.
"Satu masalah peremajaan bus. Kedua Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sampai saat ini plaffon anggarannya masih belum jelas datangnya dari mana. Ketiga, masalah pembangunan jalan layang non-tol dari Ciledug-Tendean-Blok M," paparnya.
"Keempat kampung deret, landasan hukumnya sampai sekarang belum jelas. Payung hukumnya mana? Itu tanah siapa? Ada sertifikatnya enggak? Jangan main asal sebut ada 100 lokasi tapi enggak ada detailnya, dimana lokasinya," terang dia.
Kendati demikian, kata Inggard, DPRD tetap mendukung langkah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menjadikan kota Jakarta lebih baik.
"Intinya kami mendukung program gubernur, tapi kami cuma minta detail anggarannya saja biar jelas. Misalnya, ada anggaran Rp1,2 triliun buat KJS. Nah itu detailnya bagaimana? Yang sudah-sudah dulu anggaran untuk 1 juta orang ngabisin Rp1,1 triliun. Apalagi rencana mereka yang mau mengcover 4,7 orang dengan Rp1,2 triliun? Apa cukup?," pungkasnya.
KJS itu pakai askes. 23rb perkepala...sebelumnya 70 rb an..karna premi turun maka jumlah orang yang dicover lebuh banyak.
ReplyDelete