Aksi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang telah mengunggah secara utuh rapat-rapat internal di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, menyinggung Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo).
Ketua Dewan Pengurus Provinsi Inkindo DKI Jakarta Laksmo Imawanto mengatakan meskipun rapat tersebut rapat internal, namun karena diunggah dalam media Youtube, yang telah menjadi konsumsi publik, maka beberapa pernyataan Wagub DKI Jakarta tentang jasa konsultansi dapat dianggap sebagai kebijakan resmi Pemprov DKI Jakarta.
"Ada beberapa pernyataan Wagub DKI Jakarta, tentang konsultan yang terkesan menyederhanakan peran dan fungsi profesi jasa konsultansi, sehingga dapat merusak citra profesi konsultan," kata Laksmo Ikmawanto Kamis(29/11/2012).
Jasa Konsultansi secara umum terdiri dari Jasa Konsultansi Konstruksi dan Non Konstruksi. Sebagai Pembina Jasa Konstruksi, termasuk Jasa Konsultansi bidang konstruksi, di tingkat Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur DKI Jakarta.
Adapun pembinaan sebagaimana tersebut meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Untuk Jasa Konsultansi Konstruksi, akreditasi dan sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), di tingkat Nasional dan Provinsi.
"Meskipun porsi biayanya jasa konsultansi relatif kecil di banding jasa kontraktor, namun jasa konsultansi bisa terlibat dan ikut menentukan kualitas hasil pekerjaan pada tahap konstruksi maupun tahap operasional dan pemeliharaan,"jelas Laksmo
Menurutnya, peran strategis Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
Jasa Konsultansi memegang peran strategis dalam pembangunan karena dapat terlibat pada setiap tahapan dalam siklus proyek, dimulai dari Identifikasi, Studi, Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi.
"Kami juga mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk menindak tegas para penyedia jasa, termasuk konsultan, yang telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut sesuai dengan isi dan spirit Kode Etik dan Tata Laku Keprofesian Inkindo,"papar Laksmo.
sebenerny kasian jg ma konsultan, yg salah sih kadis2 n para koruptor, jd yah sisany ikutan sistem, tp dgn pembenahan oleh pak jokowi ahok skrg konsultan sdh bisa melakukan sesuai kode etik dan profesional
ReplyDeletetdk bs dbilang smua konsultan nakal, pasti ada yg ikuti aturan jg, ttpi konsultan yg bekerja sama dengan pemprov itu sudah budaya dr jaman dahulu untuk main anggaran, nah konsultan2 sprti inilah yg hrus diganti
ReplyDeleteheran, knp tersinggung? kan yg dikritik oleh pak ahok ini konsultan2 yg ada dilingkungan proyek2 pemprovdki. makin tersinggung nanti malah makin dianggap benar ada kolusi. bukannya membenah diri biar ngak termasuk yg dikritik oleh pak ahok. aneh2 saja.
ReplyDeleteyang dibilang pak ahok adalah konsultan2 yang ga bener. kalau ternyata konsultan itu malah merugikan yang mending dicoret..kalau terlibat kongkalikong dicabut ijinnya. harusnya konsultan yang baik2 malah hepi bukan malah komplen..karena sekarang konsultan yang kadung busuk mau ga mau kudu brubah bersaing sehat. gimana nih para konsultan?
ReplyDeletebener nih, yang tersinggung kemungkinana mereka konsultan yg biasa bermain markup anggaran bagaimana biar bisa lolos dari KPK..!! konsultan yang baik..di beri nasehat masukan yg membangun pasti happy. yang biasa Korupsi pulang kampung ajah.
ReplyDelete