DKI Ingin Jadi Contoh Pemberantasan Korupsi

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, menilai akar dari masalah yang mendera bangsa ini adalah korupsi. Karena itu, dia bersama Gubernur Joko Widodo bertekad menjadikan Pemprov DKI Jakarta sebagai contoh dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut.



"Jadi bukan karena takut, tapi kita ingin DKI itu menjadi contoh. Saya juga sangat bersyukur kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang mau menjadikan DKI sebagai model, barometer dan kami kira sangat cocok itu," kata Basuki, dalam Seminar Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD DKI Jakarta, di Balaikota DKI, Rabu (28/11).

Saat ini, menurut Basuki, warga ibukota merindukan pemerintahan yang bersih. Karenanya pihaknya sedang mengkaji mengenai subsidi, apakah yang diberikan kepada rakyat itu telah sampai dan tepat sasaran atau malah jatuh ke tangan oknum yang korup. Misalnya subsidi transportasi umum apakah telah sampai ke rakyat atau tidak.

Demikian halnya subsidi di bidang pendidikan, berupa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Siswa (BOS). Namun, karena masih saja ada oknum di sekolah yang memungut iuran pada siswanya, pihaknya akhirnya merubah pola subsidi dengan memberikan langsung kepada siswa.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, ada tiga masalah yang menjadi fokus perhatian dan bidikan pihaknya dan BPKP. Yakni penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa serta masalah pelayanan publik. Menurutnya, ketiga hal ini patut diperhatikan secara cermat, karena sektor ini yang banyak masalah dan langsung bersinggungan dengan masyarakat. Jika ketiga hal ini dapat ditangani dengan baik dan benar maka kasus korupsi dapat dicegah secara dini.

Abraham menyebutkan, angka kemiskinan di Indonesia saat ini mencapai 30,02 juta. Ironisnya hutang dalam negeri pada tahun 2012 ini menembus angka Rp 1,937 triliun (sumber Kemenkeu RI tahun 2012, red). Kemudian pinjaman Rp 635 trilitun dan surat hutang Rp 1.322 triliun. Selain itu kerusakan alam, 3,8 juta hektar hutan dibabat setiap tahunnya. Belum lagi yang disebabkan oleh kebakaran dan pembalakan. Praktis 39 persen habitat turut musnah.

"Sebenarnya kita kaya raya, tapi pengelolaan yang tidak semestinya. Sehingga menyebabkan kebocoran di negara ini. Korupsi sudah menjadi bagian dari kehdupan kita sehari-hari. Seolah-olah tidak ada ruang untuk menghindarkan kita dari korupsi," tukas Abraham Samad di Balaikota DKI.

Menurut Abraham, kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa. Sehingga pendekatannya pun harus melalui pendekatan yang luar biasa pula. Termasuk dengan menggunakan metode pengintegrasian, antara represif dan pencegahan. KPK juga tetap melakukan penindakan yang represif, ketika terjadi suatu tindakan pidana korupsi di suatu tempat.

Ketika KPK menemukan tindak pidana korupsi di suatu lembaga, maka lembaga tersebut langsung melakukan perbaikan sistem internal. Misalnya, di Kementerian Agama, selalu ada dugaan terjadi kasus korupsi. Sehingga KPK pun masuk ke dalamnya untuk memperbaiki sistem. Sehingga di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi korupsi lagi.