KPK memaparkan kajiannya tentang penggunaan APBD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menerima semua yang direkomendasikan KPK. Hal ini membuat KPK terkejut.
"KPK melakukan banyak pengkajian tentang anggaran, banyak temuan dan rekomendasi yang kita sampaikan mengenai jalan, pelayanan rumah sakit dan sebagainya. Surprise buat kami semua rekomendasi diterima utuh," ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam jumpa pers bersama Jokowi di Gedung KPK, Selasa (27/11/2012).
Menurut Pandu, KPK juga memaparkan hasil survei integritas Pemprov DKI pada periode sebelumnya yang hasilnya tidak menggembirakan. Jokowi pun menerimanya dan berharap ke depannya lebih baik.
"Memang sekitar 2011, penurunan indeks terkait indeks posisi DKI bisa dilihat di website KPK dan itu diterima oleh Pak Gubernur untuk memperbaiki indeks di masa datang," ucapnya.
Pandu menambahkan, KPK juga terkejut karena DKI akan membangun sistem online dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Misalnya dengan membangun sistem pajak restoran yang terhubung langsung dengan kantor pajak DKI.
"Pola online ini yang kami dukung di semua pemda. Transparansi penganggaran, transparansi pengadaan barang dan jasa, agar hemat 10 persen dari anggaran yang ada," tutur Pandu.
No comments:
Post a Comment